Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran) dan tugas pembantuan.
Tentang Aplikasi. Aplikasi sistem informasi/database aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang hasilnya akan memberikan manfaat baik pihak internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan maupun eksternal (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah) seluruh Indonesia. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan database sistem informasi

Anggotanya sendiri sebanyak 8 orang yang terdiri dari tenaga ASN yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.4/180/POL.PP/2019 tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal (PTI) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, yang siap untuk mendisiplinkan diri dan

Adapun yang menjadi dasar hukum, kedudukan dan kewenangan serta kegiatan dari Penyidik pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat ditemui dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah (1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, (2).

Satuan Polisi Pamong Praja; RKA Biro close. Biro Administrasi Pembangunan; Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia; Biro Humas dan Protokol; Biro Kesejahteraan Rakyat;
SatuanPolisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenaI dengan sebutan bailluw pada masapenjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewonserta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat eratdengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umumdan ketenteraman masyarakat.
. 346 211 493 5 51 56 499 54

lambang satuan polisi pamong praja